Review Daerah Dalam Angka

Sebagai langkah untuk mengetahui seberapa luas cakupan informasi yang terkandung dalam Daerah Dalam Angka yang diterbitkan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Bappeda Blora melakukan review Daerah Dalam Angka. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik pada Bappeda  Blora, Rini Setyowati, SE saat menyampaiakan materi Bimbingan Teknis Penyusunan Daerah Dalam Angka tanggal 25-26 Agustus 2014 di Bappeda Blora. Bimbingan teknis yang dihadiri oleh kontributor data DDA ini dikandung maksud sebagai salah satu ajang komunikasi abtara tim penyusun dengan kontributor data sehingga permasalahan data yang tidak sesuai distribusi maupun pengiriman permintaan data dapat dievaluasi dan diluruskan sebagai mana mestinya. Sementera itu Bappeda Blora juga menugaskan tim review Daerah Dalam Angka sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada kontributor DDA yang mempunyai data dasar. Rini mengatakan bahwa review yang digarap oleh Bappeda Blora adalah bertujuan untuk menganalisa kebutuhan data apa saja yang belum terpenuhi dalam Daerah Dalam Angka yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Bappeda. Anis (panggilan akrab Rini Setyowati) juga mengatakan bahwa dda beberapa data yang ditemukan oleh tim review DDA dan perlu ditambahkan dalam terbitan DDA selanjutnya antara lain tentang struktur dan karakteristik geologi Kabupaten Blora, potensi kandungan geologi, daerah aliran sungai, sungai, danau dan rawa debit air di Kabupaten Blora, kawasan budidaya, kawasan lindung, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk, rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan, angka partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan, tingkat pengangguran terbuka, keselamatan dan perlindungan, perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yg memperoleh bantuan social, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social, banyaknya ternak besar , ternak kecil menurut kecamatan, banyaknya unggas menurut kecamatan, banyaknya ternak yng masuk pasar hewan menurut kecamatan, banyaknya ternak yang laku menurut kecamatan, banyaknya ternak yang dipotong di RPH/Luar RPH, produksi daging, telur dan susu menurut kecamatan, jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/local, jumlah penyiaran radio/TV local, web site milik pemerintah daerah, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang. (A. Mahbub Djunaidi)