Perencanaan Partisipatif Berbasis Web

Sebagai langkah inovatif, Bappeda Blora dibawah kendali Ir. Samgautama Karnajaya, MT mengawal perencanaan partisipatif sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan partisipatif yang diusung Bappeda ini adalah perencaan yang melibatkan masyarakat sejak dari awal. Masyarakat bisa mengakses Web Bappeda yang beralamat di bappeda.blorakab.go.id secara mandiri. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan berbasis web ini sudah menjadikan tuntutan bagi masyarakat yang sebagian besar sudah melek dengan teknoogi nformasi. Apalagi adanya Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment yang merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, akan menambah semangat Bappeda Blora dalam mewujudkan e-Government. 

Perencanaan partisipatif ini menurut Pak Sam (panggilan akrab Ir. Samgautama Karnajaya, MT) ini sebagai langkah menuju perencanaan yang dibuat dari, oleh dan untuk rakyat. "Oleh sebab itu, kami sangat mengharap agar keberasaan web Bappeda ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Kabuapten Blora", paparnya saat memberikan sambutan dalam acara Launching Web Bappeda baru-baru ini di Gedung Pertemuan setempat.

Sementara itu Kepala DPPKKI Blora, Slamet Pamudji, SH, M. Hum mengingatkan bahwa di Blora baru ada 5 SKPD yang mempunyai Webiste yaitu DPPKKI, BKD, Bappeda, KPUD dan BPMPP. sedangkan yang baru merintis dengan menggunakan web komersial antara lain ESDM, Kantor Ketahanan Pangan, Dinhut, DKK dan Satpol PP. Mumuk mengharap agar kemajuan teknologi dan informasi ini dapat dimanfaatkan oleh SKPD untuk menngkatkan kinerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat. ( A.Mahbub Djunaidi)

bappeda.blorakab.go.id

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan berencanaan berbasis data, Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment yang merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora melengkapi web sebagai upaya menuju penerapan e-Government. Kehadiran web ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blora  tentang perencanaan pembangunan serta pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan.  

Kepala Bappeda Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT dalam sambutannya menjelaskan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai koordinator pembangunan daerah, Bappeda akan mengoptimalkan kapasitas dan kemampuannya dalam pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah. Bappeda juga akan berusaha untuk lebih efektif dan efisien serta mengembangkan paradigma perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif melalui pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dalam kerangka mekanisme perencanaan pembangunan daerah. “Maka dari itu, dalam Web Bappeda dilengkapi dengan Tag Line Forum Perencanaan Pembangunan yang dapat diusulkan oleh masyarakat melalaui web site dengan alamat bappeda.blorakab.go.id”, jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Kebudayaan Komunikasi dan Informasi (DPPKKI) Blora Slamet Pamudji, SH, M. Hum dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa selaku dinas yang membidangi informasi, DPPKKI memberikan apresiasi yang baik kepada Kepala Bappeda karena telah melibatkan DPPKKI Blora dalam menyusun web agar bisa disinergikan dengan web yang telah dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. “Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang, keberadaan website akan mendukung kinerja rekan-rekan SKPD”, jelasnya. Mumuk (panggilan akrab Slamet Pamudji) mengharapkan kepada SKPD yang belum mempunyai web agar menganggarkan pada tahun mendatang karena web SKPD ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dalam memberikan berbagai informasi kepada publik di Kabupaten Blora.

Berdasarkan data dari DPPKKI Kabupaten Blora, SKPD yang mempunyai Webiste baru 5 SKPD, yaitu DPPKKI, BKD, Bappeda, KPUD dan BPMPP. sedangkan yang baru merintis dengan menggunakan web komersial antara lain ESDM, Kantor Ketahanan Pangan, Dinhut, DKK dan Satpol PP ( A. Mahbub Djunaidi)