Data Desa Diabaikan

Tim Update Data Desa dari TNI dan Polri

Rapat koordinasi Tim update data desa dan Tim Pokja SIPD dari kecamatan, Rabu 12 November 2014 di Bappeda Blora diikuti oleh 50 orang dari unsur TNI, Polri dan PNS dari kantor kecamatan se-Kabupaten Blora. Tujuan dari rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi bahwa data desa sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun desa. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Blora dalam Update data desa diperoleh informasi bahwa data desa yang dikumpulkan masih minim dan perlu dilengkapi. Hal ini dilakukan karena data desa tersebut  dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Kepala Bappeda melalui Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Rini Setyowati, SE menjelaskan bahwa dalam rangka melengkapi data berbasis desa, Bappeda mengambil langkah dengan cara melibatkan TNI dan Polri yang di tingkat kecamatan untuk jemput bola dalam penyediaan data desa. “Harapan saya, dengan cara ini desa agar mengaktifkan kembali dalam mengisi monografi desa”, ungkap Rini. Kalau kita mau membaca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tetang Monografi desa dan kelurahan, kepala desa dan kepala kelurahan tentu akan melengkapan data monografi, karena menjadi kewajiban bagi kepala desa dan kepala kelurahan untuk membuat dan melaporkan data tersebut kepada bupati melaui camat. Kemudian secara berjenjang, bupati akan melaporkan kepada gubernur, dan gubernur akan meaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Lebih lanjut Rini mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi kegiatan update data desa, sampai akhir Oktober 2014, data desa sudah terkumpul 100%, walau pun tingkat keterisian data masih rendah, yakni 15%. Menurut RIni, rendahnya tingkat keterisian data desa disebabkan oleh karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada tim update data desa, yakni dalam waktu 3 minggu ( 8 Agustus s/d 31 Agustus 2014). Rini mengakui bahwa hal ini disebabkan karena waktu pengambilan data sangat pendek dan dibarengi dengan kegiatan tujuh belasan di masing-masing kecamatan. Sementara itu, rendahnya tingkat keterisian data desa, menurut sebagian tim update data desa disebabkan karena sebagian besar desa tidak mempunyai data tetap, sehingga petugas harus turut membantu mencarikan data. Hal itu paling tidak dapat dibuktikan dengan adanya papan monografi desa yang tidak pernah diupdate datanya. Indikator inilah yang dapat dijadikan alasan kalau sebagian besar desa sudah mempunyai papan monografi desa, tetapi data lama dan tidak pernah diperbaharui.

Penekanan Data Desa

Pasiter Sudiyono dari Koramil Blora, dalam kesempatan yang sama mengajak kepada Tim Update Data Desa untuk melakukan kegiatan ini dengan sunguh-sungguh dan bersinergi dengan tim kecamatan dan desa. Menurut Sudiyono, data yang desa yang dibutuhkan Bappeda sesunngguhnya juga dibutuhkan oleh TNI dan Polri sebagai pelengkap informasi yang dibutuhkan dalam membina wialyah teritorial dan menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat.
Untuk persiapan update data semester 2, Bappeda menginginkan agar TNI – Polri sebagai mitra dalam memberdayakan petugas Pokja SIPD kecamatan. “Kami telah mempunyai Pokja di tingkat kecamatan, agar diberdayakan untuk kerja sama dalam update data”, ungkap Rini. Tentang banyaknya data yang diminta, Rini tidak mengharuskan untuk diisi semua karena Rini telah memprediksikan kalau desa tidak mungkin mampu mengisi data SIPD yang dibutuhkan Bappeda. Rini mensyaratkan paling tidak desa mempunyai data tentang luas wilayah yang dirinci keperuntukannya seperti untuk hutan, sawah, lahan kering, makam umum, dan lain-lain. Data penduduk, dirinci berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan/mata pencaharian, agama, tingkat pendidikan, penduduk miskin, penduduk yang tidak memiliki rumah, jumlah Kepala Keluarga. Jumlah Rumah Tangga, sarana prasarana desa seperti kantor desa, kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu. Pendidikan seperti perpustakaan desa, PAUD, TK, SD dan sejenisnya. Tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan lainnya. Sarana umum seperti gedung olah raga, seni, balai pertemuan, dan lain-lain. Pasar desa, jumlah aparat desa, kondisi sarana desa, pertanian, peternakan, perkebunan, rumah tangga yang belum menggunakan listrik, panjang jalan desa yang dirinci seperti panjang jaln yang beraspal, berbatu, kerikil, tanah, panjang jalan dengan kondisi baik, rusak ringan, rusak berat. Jembatan ( panjang, jumlah), perdagangan, kamtibmas, kriminalitas dan kasus-kasus lain yang dapat mencerminkan kekuatan dan kelemahan desa sebagai bahan dalam mengambil tindakan ang pas dalam membangun desa. ( A. Mahbub Djunaidi)