Data Blora Dalam Angka Sebagai Dasar Perencanaan

Senin, 15 September 2014 lalu Bappeda Blora mengundang semua tim kontributor data Blora Dalam Angka 2014 di Gedung Pertemuan setempat. Acara yang dihadiri kurang lebih 60 orang itu mengekspose hasil pengumpulan data yang telah dilakkan sejakn Bulan Januari 2014. Kepala Bappeda Blora Samgautama, dalam pengantarnya mengatakan bahwa data Blora Dalam ANgka yang diekspose ini sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahun mendatang. Selain itu, Pak Sam juga mengingatkan kepada peserta bahwa data Blora Dalam Angka dapat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, Pak Sam mengajak kepada seluruh peserta tim kontribusi data agar meneliti kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan, karena hal ini berpengaruh kepada out put kegiatan yang akan dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja. Sementara itu Funny Susanto Kepala BPS Kabupaten Blora, saat diminta menyampaiakan sambuatan ekspose BDA mengatakan bahwa idealnya, penerbitan Daerah Dalam Angka Bulan April agar dapat dimanfaatkan perencanaan. Namun demikian, pengalaman tim penyusun selama menggeluti tugas pengumpulan data, rata-rata berkomentar bahwa SKPD masih ada yang lamban dalam memberikan laporan yang diminta. "Hal ini menurut pengamatan kami disebabkan oleh karena tidak semua SKPD memelihara data secara rapi dan tertib", imbuhnya. Selain itu juga ada kendala lain yang sering dijumpai oleh tim penyusun antara lain adalah data yang dikirim sering hilang, petugas yang menangani dipindah, tidak ada contact person, data yang dikumpulkan tidak series. Di sesi tanya jawab, banyak peserta yang memberikan apresiasi dalam menebitkan data BDA antara lain data ijin tebang tidak menjadi kewenangan Dinas Kehutanan lagi, karena sudah ada Surat Keputusan Asal Usul kayu yang diterbitkan oleh perangkat desa. Anggota tim kontribusi data dari Pengadilan Agama menyatakan bahwa data talak dan cerai menjadi kewenangan Kantor Pengadilan Agama, bukan Kantor Kementerian Agama. Maka agar dimintakan langsung ke Kantor Pengadilan Agama, tidak lagi dimintakan kepada Kantor Kementerian Agama. Anggota lain dari BPN juga menyampaiakan keluhan bahwa data luas penggunaan sawah bukan menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional, dan tidak mempunyai rincian penggunaan lahan. BPS hanya mencatat status kepemilikan lahan saja, tidak menghitung luas penggunaan lahan.Anggota dari Dinas Kehutanan menyampaikan bahwa data kehutanan agar ditambah data tentang jenis kayu dari masing-masing KPH, data produksi kayu olahan, dan data Provisi Sumber Daya utan (PSHD) per jenis kayu sesuai KPH.  

Mengaikhiri acara ekspose, Kepala Bidang Litbangsta Rini Setyowati menghimbau kepada peserta agar penerbitan data Daerah Dalam Angka tahun mendatang lebih lengkap, konsisten dan berkualitas, diperlukan langkah-langkah inovatif seperti membagi kuesioner lebih awal, menetapkan Contact Person dari masing-masing SKPD, dan menetapkan target yang diinginkan. Data yang masih belum lengkap, dan masih dalam perbaikan agar segera disusulkan paling lambat tanggal 23 September 2014. (A. Mahbub Djunaidi)