Pertumbuhan Ekonomi Blora 2013 Beranjak 5 Persen

Bertempat di gedung pertemuan Bappeda Blora, hampir 70 orang dari dinas/instansi mengikuti Rapat Ekspose Produk Domestik Regional Bruto Kabuapten Blora Tahun 2013 baru-baru ini. Rapat dimaksud bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kajian PDRB Kabupaten Blora Tahun 2013. Kepala Bappeda Blora Ir. Samgautama Karnajaya memberikan penjelasan bahwa data PDRB ini merupakan salah satu indikator pembangunan. Data PDRB ini juga bisa digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu, data PDRB yang dikaji ini  juga berfungsi sebagai alat yang dapat membantu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya dibidang ekonomi. "Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan adalah tersedianya data statistik Produk Domestik Regional Bruto", jelasnya.  

Dalam kesempatan yang sama Kepala BPS Blora Fenny Susanto menjelaskan bahwa dengan menggunakan data PDRB, kita dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk. Selain itu bagi para pengambil keputusan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut,  data PDRB  dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi, analisa, dan bahan  perencanaan yang selanjutnya  akan bermanfaat untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna bagi masyarakat luas.    

Saat ekspose data PDRB, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis BPS Kurniadi Sosiawan memaparkan bahwa pada tahun 2013, besaran PDRB menurut harga berlaku Kabupaten Blora tercatat sebesar 5.976.506,26 juta rupiah yang menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai sebesar  5.313.938,26 juta rupiah sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 12,47 persen.sedangkan menurut harga berlaku, sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 15,50 persen, kemudian disusul oleh sektor angkutan dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 14,53 persen dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sebesar 13,14 persen. Tingginya pertumbuhan adh berlaku untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran terjadi karena pertumbuhan riil akibat kenaikan output juga akibat kenaikan harga barang dan jasa di sektor ini yang cukup naik tinggi. Kondisi ini bisa dilihat dari inflasi di sektor ini yang tembuh di atas 7 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau pertumbuhan sebenarnya, karena telah menghilangkan pengaruh inflasi/deflasi, dapat diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2000). Untuk PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora untuk tahun 2013 tercatat sebesar 5,00 persen, atau dari 2.354.441,13 juta rupiah di tahun 2012 menjadi 2.472.179,81 juta rupiah pada tahun 2013. (A. Mahbub Djunaidi)

Data Blora Dalam Angka Sebagai Dasar Perencanaan

Senin, 15 September 2014 lalu Bappeda Blora mengundang semua tim kontributor data Blora Dalam Angka 2014 di Gedung Pertemuan setempat. Acara yang dihadiri kurang lebih 60 orang itu mengekspose hasil pengumpulan data yang telah dilakkan sejakn Bulan Januari 2014. Kepala Bappeda Blora Samgautama, dalam pengantarnya mengatakan bahwa data Blora Dalam ANgka yang diekspose ini sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahun mendatang. Selain itu, Pak Sam juga mengingatkan kepada peserta bahwa data Blora Dalam Angka dapat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, Pak Sam mengajak kepada seluruh peserta tim kontribusi data agar meneliti kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan, karena hal ini berpengaruh kepada out put kegiatan yang akan dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja. Sementara itu Funny Susanto Kepala BPS Kabupaten Blora, saat diminta menyampaiakan sambuatan ekspose BDA mengatakan bahwa idealnya, penerbitan Daerah Dalam Angka Bulan April agar dapat dimanfaatkan perencanaan. Namun demikian, pengalaman tim penyusun selama menggeluti tugas pengumpulan data, rata-rata berkomentar bahwa SKPD masih ada yang lamban dalam memberikan laporan yang diminta. "Hal ini menurut pengamatan kami disebabkan oleh karena tidak semua SKPD memelihara data secara rapi dan tertib", imbuhnya. Selain itu juga ada kendala lain yang sering dijumpai oleh tim penyusun antara lain adalah data yang dikirim sering hilang, petugas yang menangani dipindah, tidak ada contact person, data yang dikumpulkan tidak series. Di sesi tanya jawab, banyak peserta yang memberikan apresiasi dalam menebitkan data BDA antara lain data ijin tebang tidak menjadi kewenangan Dinas Kehutanan lagi, karena sudah ada Surat Keputusan Asal Usul kayu yang diterbitkan oleh perangkat desa. Anggota tim kontribusi data dari Pengadilan Agama menyatakan bahwa data talak dan cerai menjadi kewenangan Kantor Pengadilan Agama, bukan Kantor Kementerian Agama. Maka agar dimintakan langsung ke Kantor Pengadilan Agama, tidak lagi dimintakan kepada Kantor Kementerian Agama. Anggota lain dari BPN juga menyampaiakan keluhan bahwa data luas penggunaan sawah bukan menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional, dan tidak mempunyai rincian penggunaan lahan. BPS hanya mencatat status kepemilikan lahan saja, tidak menghitung luas penggunaan lahan.Anggota dari Dinas Kehutanan menyampaikan bahwa data kehutanan agar ditambah data tentang jenis kayu dari masing-masing KPH, data produksi kayu olahan, dan data Provisi Sumber Daya utan (PSHD) per jenis kayu sesuai KPH.  

Mengaikhiri acara ekspose, Kepala Bidang Litbangsta Rini Setyowati menghimbau kepada peserta agar penerbitan data Daerah Dalam Angka tahun mendatang lebih lengkap, konsisten dan berkualitas, diperlukan langkah-langkah inovatif seperti membagi kuesioner lebih awal, menetapkan Contact Person dari masing-masing SKPD, dan menetapkan target yang diinginkan. Data yang masih belum lengkap, dan masih dalam perbaikan agar segera disusulkan paling lambat tanggal 23 September 2014. (A. Mahbub Djunaidi)

Bappeda Godog Platform 2015-2020

Bertempat di Ruang Pertemuan Bappeda Blora, tidak kurang dari 60 orang PNS yang mengampu data dari SKPD se-Kabupaten Blora mengikuti Diskusi Kelompok Penyepakatan Indikator RPJMD Kabuapten Blora 2015-2020. Diskusi yang berlangsung tanggal 4 September itu bertujuan untuk menentukan indikator yang akan digunakan sebagai acuan kerja dan acuan pengambilan visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Blora yang akan digelar Bulan April 2015. Kepala Bappeda Samgautama melalui Kepala Bidang Litbangsta Rini Setyowati menjelaskan bahwa indikator RPJMD ini menjadi penting akrena menunjukkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagaibahan evaluasi tercapai atau tidaknya visi misi kepala daerah dalam memprogramkan tujuan yang ingin dicapai. Rini juga menjelaskan bahwa indikator yang disepakati ini sebagai gambaran capaian suartu sasaran atau target yang ditetapkan. Selanjutnya target yang telah ditetapkan itu akan dievaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian visi misi kepala daerah.

Dalam kesempatan lain, Rini mengajak kepada peserta untuk menelaah draf indikator yang telah dikonsep Bappeda agar disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing SKPD. "Bila ada SPM yang harus dipenuhi agar dimasukkan dalam indikator SKPD", tegasnya. (A. Mahbub Djunaidi)

Kawasan Pemukiman Prioritas Kabupaten Blora

Bertempat di Gedung Bappeda Blora, perwakilan dari lurah dan kepala desa yang termasuk dalam kawasan kumuh mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan prioritas Kabupaten Blora. Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati dan menentukan kawasan pembangunan tahap pertama dan gambaran rinci mengenai rencana penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung kegiatan pengentasan kawasan kumuh yang telah disepakati pada waktu FGD 1 pada bulan yang lalu. Kepala Bappeda Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Ir Supoyo mengatakan bahwa kawasan permukiman prioritas Kabupaten Blora yang telah disepakai ada empat, yaitu kawasan perkotaan Cepu, Blora, Randublatung, dan Kunduran serta kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Ngawen. Supoyo menambahkan bahwa seluas 10,5 ha kawasan kumuh perkotaan Cepu terletak di 3 Kelurahan, masing-masing Cepu, Balun dan Tambakromo. Selanjutnya ada 37,3 ha kawasan kumuh di 7 kelurahan di Kecamatan Blora, yaitu Bangkle, Beran, Kedungjenar, Tempelan, Karangjati, Kunden, dan Kauman. Sementara itu di Desa Pilang Kecamatan Randublatung terdapat 4,8 ha kawasan kumuh, 3,2 ha di Kelurahan Kunduran, dan 10.1 ha di Kelurahan Ngawen. (A. Mahbub Djunaidi)

DDA Data Primadona

Peserta Bintek Penyusunan DDA di Bappeda

Data dibutuhkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Data digunakan sebagai dasar perencanaan (Planning), alat pengawasan (controlling), dan dasar evaluasi (evaluation). Sebagai raw material didalam proses perencanaan pembangunan, data mempunyai peranan yang sangat penting terhadap penentuan rencana pembangunan itu sendiri. Data yang kurang baik atau kurang lengkap tentu akan berdampak pada kesalahan didalam membuat rencana pembangunan. Demikian pernyataan Kepala BPS Blora Fenny Susanto melalui Kepala Seksi IPDS Muhamad Yamani saat memberikan paparan di hadapan peserta Bimbingan Teknis (Bintek) Penyusunan Daerah Dalam Angka, 25-26 Agustus di Bappeda Blora.

Bintek  yang diikuti semua kontributor DDA ini diharapkan mempunyai pemahaman yang sama bahwa tidak semua data layak digunakan baik dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan. Untuk itu data yang diminta oleh tim penyusun agar dipenuhi karena telah dipertimbangkan segi kemanfaatan data terhadap proses pembangunan. Lebih lanjut Yamani menjelaskan bahwa untuk memenuhi kelayakan data agar dapat digunakan sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan maka data harus berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus dijamin tingkat kehandalan (reliable) dan tingkat kemanfaatan, tepat waktu (up to date), relevan, data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Objektif), data mewakili objek yang diteliti/diamati (Representatif) dan mengandung sedikit kesalahan (minimum error).

Untuk mengetahui tingkat kebutuhan data, BPS Kabupaten Blora melakukan survei terhadap pengunjung dan pengguna Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dengan tujuan untuk mengetahui jenis media yang paling sering dikunjungi, mengetahui jenis layanan yang paling banyak digunakan, Jenis publikasi dan data yang paling banyak dibutuhkan. Hasil survei tersebut diperoleh informasi bahwa responden berpendapat kalau DDA merupakan data yang paling primadona (publikasi paling banyak) dicari dan dibutuhkan, kedua merupakan sarana promosi potensi daerah dan merupakan bahan perencanaan dan ketiga sebagai evaluasi terhadap pembangunan. Menurut Kepala BPS Blora Fenny Susanto melalui Kepala Seksi IPDS Muhamad Yamani mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menyusun DDA antara lain pemasukan data dari sumber data tidak tepat waktu, data yang masuk tidak sesuai dengan format yang diberikan, data yang masuk tidak konsisten baik dalam tabel, antar tabel maupun dengan data tahun2 sebelumnya, Contact Person dari instansi yang tidak tetap karena terjadi mutasi. (A. Mahbub Djunaidi)